Hi, Masyarakat Kutai Kartanegara
Tenggarong, Selasa, 20 Mei 2025
Dinas PU Kukar Ikuti Verifikasi Target Capaian IKK LPPD Tahun 2025
Dalam rangka memastikan ketepatan dan keselarasan data Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengikuti kegiatan Verifikasi dan Konfirmasi Usulan Target Capaian IKK yang diselenggarakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kukar.
Kegiatan ini merupakan tahapan penting dalam upaya mengukur sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas PU Kukar, sebelumnya telah menyampaikan usulan pemutakhiran target capaian IKK untuk Tahun 2025.
“Melalui proses verifikasi ini, kami memastikan bahwa target capaian yang diusulkan benar-benar realistis, terukur, dan sesuai dengan kondisi serta kapasitas perangkat daerah masing-masing,” ujar perwakilan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kukar dalam sambutannya.
Dinas PU Kukar, sebagai salah satu OPD teknis yang menangani urusan infrastruktur strategis, hadir dalam kegiatan ini untuk menyampaikan dan mengkonfirmasi target-target kinerja yang telah dirancang, terutama pada sektor pembangunan jalan, pengelolaan drainase, dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, sertifikasi pekerja konstruksi.
Kegiatan verifikasi ini tidak hanya bertujuan menyelaraskan target antar OPD, tetapi juga menjadi landasan evaluasi tahunan kinerja pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan di Kutai Kartanegara.
Dengan selesainya tahapan verifikasi ini, diharapkan seluruh OPD dapat lebih fokus dalam merealisasikan target-target yang telah disepakati serta meningkatkan kualitas pelaporan LPPD sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat dan pemerintah pusat.
#dinaspekerjaanumum #dinaspekerjaanumumkukar #dpukukar #kutaikartanegara
See translationrah kepada masyarakat dan pemerintah pusat.
