Transparansi Pelayanan Publik JENGOK-PU di Era Society 5.0

A. M. NABIL AIENDRA DZIKRA-MAHASISWA UNIVERSITAS SIBER ASIA

Ketika Transparansi Pembangunan Tidak Cukup Hanya dengan Data

Informasi mengenai pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada angka, laporan, atau dokumentasi kegiatan. Masyarakat juga membutuhkan informasi yang mudah dipahami, dapat diakses, dan mampu memberikan gambaran mengenai apa yang sedang dilakukan pemerintah. Dari kebutuhan tersebut, muncul gagasan Transparansi Pelayanan Publik JENGOK-PU sebagai rancangan konseptual platform digital yang dikembangkan untuk mendukung keterbukaan informasi kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

JENGOK-PU dirancang sebagai gagasan awal untuk menghubungkan informasi kegiatan kedinasan dengan kebutuhan masyarakat terhadap informasi pembangunan. Platform ini dibayangkan dapat memuat agenda kegiatan, dokumentasi pembangunan, serta informasi terkait aktivitas Dinas Pekerjaan Umum yang dapat disampaikan kepada publik secara lebih terstruktur.

Namun, gagasan tersebut tidak hanya berbicara mengenai digitalisasi. Ada persoalan yang lebih mendasar: bagaimana teknologi dapat membuat pelayanan publik menjadi lebih dekat dengan manusia?

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena transparansi tidak otomatis tercipta hanya dengan menyediakan sebuah platform digital. Informasi yang terlalu teknis tetap sulit dipahami. Sebaliknya, informasi yang sederhana tetapi tidak akurat juga dapat menimbulkan persoalan baru. Karena itu, rancangan JENGOK-PU ditempatkan dalam perspektif Society 5.0 dan Human Literacy, dengan manusia sebagai pusat dari pemanfaatan teknologi.

JENGOK-PU dan Gagasan Society 5.0

Society 5.0 membawa cara pandang bahwa perkembangan teknologi seharusnya digunakan untuk membantu menyelesaikan persoalan manusia. Teknologi bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan pelayanan.

Dalam konteks pelayanan publik, prinsip tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebutuhan untuk menghadirkan informasi pemerintah yang lebih mudah dijangkau masyarakat. Digitalisasi tidak cukup hanya dengan memindahkan dokumen atau laporan ke dalam sistem elektronik. Pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana masyarakat membaca, memahami, dan menggunakan informasi tersebut.

JENGOK-PU mencoba mengambil posisi pada persoalan tersebut. Rancangan konseptualnya diarahkan untuk menjadi ruang informasi mengenai kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, terutama aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan infrastruktur.

Alurnya sederhana: data kegiatan dikumpulkan, informasi disusun, kemudian informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat dengan cara yang lebih mudah dipahami.

Di sinilah konsep Society 5.0 menjadi relevan. Teknologi digunakan bukan sekadar untuk menunjukkan bahwa sebuah organisasi telah melakukan digitalisasi, tetapi untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang jelas dan terbuka.

Human Literacy Menjadi Bagian Penting

Ada satu persoalan yang sering muncul ketika membahas transformasi digital: perhatian terlalu besar diberikan kepada sistem, sementara manusia yang menggunakan sistem justru ditempatkan sebagai bagian kedua.

Human Literacy memberikan perspektif yang berbeda. Literasi manusia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan memahami manusia, berkomunikasi, membangun hubungan, menunjukkan empati, dan mempertimbangkan dampak sosial dari sebuah keputusan.

Prinsip tersebut penting bagi JENGOK-PU karena informasi pembangunan memiliki karakter yang cukup teknis. Istilah pekerjaan konstruksi, progres fisik, jadwal kegiatan, maupun informasi kedinasan belum tentu mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Karena itu, transparansi tidak cukup diukur dari banyaknya informasi yang dipublikasikan. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah masyarakat dapat memahami informasi tersebut?

Pendekatan Human Literacy mendorong agar informasi disampaikan dengan bahasa yang lebih komunikatif, visual yang membantu pemahaman, serta struktur informasi yang tidak membuat masyarakat harus memiliki pengetahuan teknis terlebih dahulu.

Dengan pendekatan tersebut, teknologi tetap memiliki fungsi administratif, tetapi cara penyampaian informasinya mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan manusia.

Transparansi yang Berkaitan dengan Kepercayaan

Keterbukaan informasi juga memiliki hubungan dengan Social Capital atau modal sosial. Dalam pelayanan publik, kepercayaan tidak terbentuk hanya melalui pernyataan bahwa pemerintah bekerja secara terbuka. Kepercayaan tumbuh dari pengalaman masyarakat ketika mereka dapat memperoleh informasi, memahami proses yang terjadi, dan melihat adanya konsistensi antara informasi dengan kondisi di lapangan.

JENGOK-PU secara konseptual dapat menjadi salah satu sarana untuk membangun hubungan tersebut.

Ketika informasi kegiatan pembangunan tersedia secara terstruktur, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan pemerintah. Dokumentasi kegiatan juga dapat memberikan konteks terhadap proses pembangunan, bukan hanya menampilkan hasil akhirnya.

Namun, keterbukaan juga memiliki konsekuensi. Semakin banyak informasi yang diberikan kepada publik, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan bahwa informasi tersebut akurat, diperbarui, dan disampaikan secara bertanggung jawab.

Karena itu, transparansi harus berjalan bersama dengan akuntabilitas informasi.

Tantangan Transformasi Digital Bukan Hanya Persoalan Teknologi

Membangun platform digital relatif mudah dibandingkan membangun kebiasaan baru dalam mengelola dan menyampaikan informasi.

JENGOK-PU, jika nantinya dikembangkan lebih jauh, akan berhadapan dengan berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola informasi. Sistem yang baik tidak akan memberikan manfaat maksimal jika data yang dimasukkan tidak konsisten, dokumentasi tidak lengkap, atau pembaruan informasi tidak dilakukan secara rutin.

Tantangan berikutnya berada pada sisi masyarakat. Tidak semua orang memiliki tingkat literasi digital yang sama. Ada masyarakat yang terbiasa memperoleh informasi melalui platform digital, tetapi ada pula yang masih mengandalkan komunikasi langsung atau media informasi konvensional.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak seharusnya dipahami sebagai proses menggantikan seluruh bentuk komunikasi lama dengan teknologi baru. Yang lebih penting adalah menyediakan pilihan komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada titik ini, Human Literacy kembali memiliki peran. Pemerintah perlu memahami bahwa di balik setiap pengguna terdapat kondisi, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda.

Social Capital Menentukan Penerimaan Masyarakat

Penerimaan masyarakat terhadap platform pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh tampilan aplikasi atau kecanggihan fitur.

Masyarakat akan mempertanyakan beberapa hal sederhana: apakah informasinya benar, apakah datanya diperbarui, apakah pemerintah merespons pertanyaan, dan apakah platform tersebut benar-benar memberikan manfaat?

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan menentukan tingkat kepercayaan publik.

Jika JENGOK-PU hanya menjadi tempat menampilkan informasi tanpa komunikasi dua arah, manfaat sosialnya dapat menjadi terbatas. Sebaliknya, jika platform dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan informasi masyarakat, menyediakan dokumentasi yang jelas, dan membuka ruang komunikasi yang wajar, platform tersebut memiliki peluang untuk menjadi bagian dari hubungan yang lebih sehat antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan kata lain, teknologi dapat menyediakan ruangnya, tetapi kepercayaan tetap dibangun oleh manusia.

Dari Data Menuju Pelayanan yang Lebih Manusiawi

Rancangan konseptual JENGOK-PU pada dasarnya menawarkan gagasan sederhana: informasi kegiatan pemerintah seharusnya tidak berhenti sebagai arsip internal.

Data dapat diolah menjadi informasi. Informasi yang mudah dipahami dapat mendorong transparansi. Transparansi yang dikelola secara konsisten dapat membantu membangun kepercayaan. Dari sana, teknologi memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar digitalisasi administrasi.

Alur tersebut dapat digambarkan sebagai:

DATA →INFORMASI → TRANSPARANSI → KEPERCAYAAN → PELAYANAN YANG BERPUSAT PADA MANUSIA

Rangkaian ini juga memperlihatkan bahwa keberhasilan sebuah inovasi digital tidak hanya ditentukan oleh apakah sistemnya dapat dibuat, tetapi juga oleh apakah sistem tersebut mampu menjawab kebutuhan manusia.

JENGOK-PU masih merupakan rancangan konseptual, sehingga berbagai aspek seperti kesiapan organisasi, pengelolaan data, mekanisme pembaruan informasi, keamanan, dan pola komunikasi publik masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Justru pada tahap konseptual inilah aspek tersebut penting untuk dipikirkan sejak awal.

Melihat JENGOK-PU dari Perspektif Human Literacy

Transformasi digital pelayanan publik seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan, “Apakah pemerintah sudah menggunakan teknologi?”

Pertanyaan yang lebih penting adalah, “Apakah teknologi tersebut membuat masyarakat lebih mudah memahami pemerintah dan mendapatkan pelayanan?”

Dari perspektif tersebut, JENGOK-PU dapat dipahami bukan sekadar sebagai gagasan platform informasi, tetapi sebagai upaya konseptual untuk mempertemukan teknologi dengan kebutuhan manusia.

Society 5.0 memberikan kerangka bahwa teknologi harus digunakan untuk kepentingan manusia. Human Literacy memberikan pengingat bahwa manusia bukan sekadar pengguna sistem. Sementara Social Capital menunjukkan bahwa kepercayaan publik membutuhkan proses, komunikasi, dan konsistensi.

Karena itu, tantangan terbesar JENGOK-PU bukan hanya bagaimana membangun platformnya. Tantangan yang lebih penting adalah bagaimana memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar, mudah dipahami, relevan, dan mampu membangun hubungan yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat.

Pada akhirnya, transparansi pelayanan publik bukan hanya persoalan membuka data. Transparansi adalah tentang bagaimana informasi tersebut digunakan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan. Jika teknologi mampu menjalankan fungsi tersebut tanpa menghilangkan empati dan komunikasi, maka digitalisasi tidak sekadar membuat pelayanan menjadi lebih modern, tetapi juga dapat membuatnya menjadi lebih manusiawi.